STRATEGI APARATUR DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KALANGAN UMAT HINDU (STUDI DI DESA KAYUKEBEK KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN)

Oleh: Fatin Alfaza

Mahasisiwi Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Yudharta Pasuruan

Email: fazaalkhanin@gmail.com

 Abstrak

Selama ini dokumen kependudukan yang masyarakat ketahui dokumen yang penting hanyalah KTP dan KK, padahal masih ada dokumen lainnya yaitu akta kelahiran, perkawinan dan kematian. Kondisi saat ini yang ada di Desa Kayukebek banyaknya penduduk yang beragama Hindu tidak memiliki surat perkawinan ataupun akta nikah. Sampai kondisi mereka sudah menjadi seorang kakek dan nenek status pernikahan mereka yaitu siri (jika dalam istilah hukum islam) dan bisa dikatakan pernikahan mereka tidak berdasarkan undang-undang. Hal tersebut berdampak kepada anak-anak mereka yang tidak memiliki akta kelahiran. Salah satu penyebabnya adalah masyarakat tidak mengerti akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran Disisi lain ketidakpunyaan akta perkawinan sangat merugikan eksistensi umat hindu baik ditinjau dari aspek moral, psikologi maupun administratif.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama kondisi administrasi kependudukan di Desa Kayukebek khususnya kalangan umat Hindu saat ini sudah mulai tertib yang mana masyarakat dulunya tidak respon sekarang sudah mulai mengerti dan sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Kedua terdapat beberapa faktor yang menyebabkan warga kurang tertib administrasi kependudukan salah satunya yaitu masyarakat mengeluhkan akan biaya yang mahal, jarak tempuh ke balai desa jauh dan masyarakat kurang memiliki kesadaran dari awal sehingga ketika ada keperluan mendadak saja mereka baru mengurusnya, seperti kebutuhan untuk persyaratan pendaftaran masuk sekolah, pernikahan dan lain sebagainya. Ketiga, strategi aparatur desa dalam meningkatkan kesadaran tertib administrasi kependudukan di kalangan umat Hindu upaya yang dilakukan antara lain dengan mengadakan sosialisasi administrasi kependudukan, pemanfaatan sumber daya manusia, meningkatkan kemampuan aparatur desa untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait administrasi kependudukan dan mendekatkan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

Kata Kunci: Strategi, Aparatur Desa, Aministrasi kependudukan, Umat Hindu

  BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki dua posisi yakni sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai abdi negara aparatur harus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sedangkan sebagai abdi masyarakat pemerintah harus memiliki kecakapan untuk memberikan pelayanan secara optimal yang salah satu dari pelayanan itu adalah Administrasi Kependudukan. Dalam hal ini pemerintah harus memiliki strategi untuk mewujudkan hal tersebut, keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan pimpinan organisasi itu menetapkan strategi yang tepat dalam menjalankan organisasinya dan memanfaatkan lingkungan, dengan memilih pengorganisasian sumber daya internal yang tepat. Ketetapan strategi yang diterapkan pimpinan suatu organisasi, didasarkan pada pemikiran stratejik yang dimilikinya dengan pengalaman pembelajarannya dalam situasi lingkungan yang terus berubah (dalam Assauri 2016:9), yang mana strategi merupakan prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi. Strategi adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi Nugraha (2007:12).

Pemerintah desa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pada bab I pasal 1 menegaskan bahwa pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Desa merupakan sasaran penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintah desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia, yang mana Desa sangat menentukan bagi berhasilnya dalam pembangunan nasional yang menyeluruh. Hal ini dikarenakan aparat pemerintah desa yang langsung menghadapi berbagai macam persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh sebab itu perangkat desa dituntut memiliki kemampuan yang optimal dalam arti mereka harus mampu melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh pemerintah tingkat atas dan mampu melihat fenomena yang ada di masyarakat sehingga segala kepentingan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan mempunyai keterpaduan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat 4 bagian h dijelaskan bahwa salah satu tugas pemerintah desa adalah menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik. Widjaja dalam Damayanti (2013:3) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan otonomi pemberian dari pemerintah pusat. Pada era reformasi saat ini, pemerintah dituntut agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal, hal tersebut menjadi suatu tuntutan yang tidak bisa dielakkan dan harus dipenuhi. Adapun fungsi dasar pemerintah adalah pembangunan (development), pemberdayaan (empowerement) dan pelayanan (serving) yang salah satunya adalah pelayanan administrasi kependudukan untuk memenuhi hak identitas diri dan kewarganegaraan seseorang sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil. Dijelaskan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggara Administrasi Negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Penyelenggaraan administrasi kependudukan Kabupaten Pasuruan pada pasal 1 pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan peloporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan atau nama lainnya.

Pada umumnya, segala bentuk pengelolahan dan penyajian informasi data kependudukan sangatlah penting keberadaanya, mengingat sebagai warga negara yang baik dan tertib hukum kita harus mengikuti tatacara yang telah ditetapkan. Manfaat yang paling dirasakan apabila kita mentaati apa yang sudah ditetapkan dalam hal tertib administrasi kependudukan yaitu kita sebagai warga negara Indonesia selain dilegalkan kebenarannya juga dilindungi hukum dimanapun kita berada. Manfaat tersebut secara langsung dirasakan salah satunya dan yang utama adalah bagi kepemilikan akta kelahiran, dalam Nazaruddin (2015:287).

Agama Hindu sebagai salah satu agama besar dan paling tua di dunia. Nama Hindu diberikan oleh orang yang datang dari India sejak berabad-abad yang lalu. Mereka datang melalui celah-celah kayber,dibarat daya pegunungan Himalaya kata Hindu yang berarti orang-orang yang mendiami lembah indus. Dari situ keyakinan/faithyang dianut oleh mereka itu kemudian dikenal sebagai Hindunisme. Istilah yang biasa dipakai dalam kitab suci India untuk Hindunisme adalah vardikadharma dan sanatanadharma yang berarti agama atau weda-weda dan agama yang kekal abadi (Putra, 2010:23)

Di Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan, Desa Kayukebek merupakan salah satu Desa yang penduduknya terdapat dua keyakinan yakni agama Islam dan agama Hindu. Desa kayukebek memiliki 5 Dusun yang mana di 3 Dusun yaitu Surorowo, Ledok, dan Ngaruh terdapat sebagian penduduk yang berkeyakinan Hindu. Mengenai administrasi kependudukan terdapat kesamaan antara agama islam dan hindu, hanya saja terdapat 1 perbedaan yaitu mengenai surat/akta nikah.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan merujuk pada pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan bahwa bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama islam pencatatan dilakukan di Kantor Agama Islam (KUA) ditingkat Kecamatan, pada umumnya dilaksanakan bersamaan dengan upacara akad nikah karena petugas pencatat nikah dari KUA hadir dalam acara akad nikah tersebut. Sedang bagi yang beragama lain seperti Hindu akta pernikahan dilaporkan dan didapatkanlangsung di Kantor Pencatatan Sipil setelah kedua mempelai melakukan pernikahan sesuai agamanya.

Selama ini dokumen kependudukan yang masyarakat ketahui dokumen yang penting hanyalah KTP dan KK, padahal masih ada dokumen lainnya yaitu akta kelahiran, perkawinan dan kematian. Kondisi saat ini yang ada di Desa Kayukebek banyaknya penduduk yang beragama Hindu tidak memiliki surat perkawinan ataupun akta nikah. Sampai kondisi mereka sudah menjadi seorang kakek dan nenek status pernikahan mereka yaitu siri (jika dalam istilah hukum islam) dan bisa dikatakan pernikahan mereka tidak berdasarkan undang-undang. Hal tersebut berdampak kepada anak-anak mereka yang tidak memiliki akta kelahiran, seorang anak bisa saja memiliki akta kelahiran tetapi status anak sebagai anak dari seorang ibu tidak tercantumkan nama ayahnya. Salah satu penyebabnya adalah masyarakat tidak mengerti akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran, ada juga yang mengerti tetapi tidak mau mengurus.Disisi lain ketidakpunyaan akta perkawinan sangat merugikan eksistensi umat hindu baik ditinjau dari aspek moral, psikologi maupun administratif. Dalam hal ini secara moral tidak dapat menepati aturan hukum yang berlaku, secara psikologis merasa tertekan batin dan secara adminitratif umat hindu tidak akan memiliki data yang valid tentang jumlah umat pada lembaga statistik pemerintahan (Parisadapesisirselatan.wordpress.com).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “  Strategi Aparatur Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan di Kalangan Umat Hindu (Studi di Desa Kayukebek Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan)”. Dan penelitian ini dilaksanakan pada instansi pemerintahan tingkat desa tepatnya di Desa Kayukebek Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah diantaranya:

  1. Bagaimana kondisi tertib administrasi kependudukan di Desa Kayukebek?
  2. Faktor apa saja yang menyebabkan kurang sadarnya tertib administrasi kependudukan di Desa Kayukebek?
  3. Bagaimana strategi aparatur Desa dalam meningkatkan kesadaran tertib administrasi kependudukan di Desa Kayukebek?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan ini sebagai berikut:

  1. Untuk mendeskripsikan kondisi tertib administrasi kependudukan di Desa Kayukebek.
  2. Untuk menganalisa faktor penyebab kurang tertibnya administrasi kependudukan di Desa Kayukebek.
  3. Untuk mengetahui strategi aparatur Desa dalam meningkatkan kesadaran tertib administrasi kependudukan di Desa Kayukebek.

 

BAB II

PEMBAHASAN

Dalam penyajian data, penulis mencoba untuk memberikan informasi tentang hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber penelitian, baik itu wawancara maupun dokumentasi. Berikut adalah data informan yang memberikan informasi dalam penelitian ini, diantaranya:

Tabel 2.1

Informan Penelitian

No. Nama Jabatan
1. Istantono Kepala Desa
2. Wagiso Kaur tata usaha & Kearsipan
3. Ninik Purwatiningsih Kasi Pelayanan
4. Dewi Sulifin S.Pdi Bendahara
5. Wahyu Kasun Dusun Surorowo
6. Jiyana Warga Dusun Surorowo
7. Yuar Warga Dusun Surorowo
8. Sudiana Warga Dusun Ledok
9. Suti Warga Dusun Ledok
10. Marjuki Kasun Ngaruh

2.1 Kondisi tertib administrasi kependudukan di Desa Kayukebek

Tabel 2.2

Data administrasi kependudukan

No. Bentuk administrasi kependudukan Jumlah yang mengurus Tertib
Iya Tidak
1. Kartu Keluarga (KK) 89
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 69
3. Akta Kelahiran 57
4. Akta perkawinan 79

  Sumber: rekapitulasi data administrasi kependudukan Desa Kayukebek Tahun 2012-2017

Dari tabel diatas sudah jelas bahwa kondisi administrasi kependudukan di Desa Kayukebek khususnya warga umat Hindu dikatakan tertib dalam kepengurusan KK dan KTP saja, untuk data KK, KTP dan akta kelahiran kami dapatkan dari tahun 2015 sampai bulan Juni tahun 2017, mengenai akta kelahiran dikatakan tidak tertib karena jumlah anak usia 0-6 Tahun berjumlah 81 anak sedangkan yang mengurus hanya 57 anak. Belum lagi hasil observasi kami di lapangan yang menemukan masih banyaknya usia SD yang seharusnya sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memilikinya. Untuk data akta perkawinan kami dapatkan selama 5 tahun terakhir dari tahun 2012-2017 jumlah keseluruhan umat hindu yang melaporkan pernikahannya ke Desa dan untuk didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan hanya 79 saja. Selebihnya itu hanya sebatas mendapatkan akta perkawinan dari kepala adat saja sehingga dapat dikatakan tidak tertib.

2.2 Faktor yang menyebabkan kurang sadarnya tertib administrasi kependudukan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang penulis lakukan di Desa Kayukebek, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurang sadarnya tertib administrasi kependudukan, diantaranya:

  1. Masyarakat lebih memilih memanfaatkan waktunya untuk bekerja di kebun dari pada bolak-balik ngurusi akta kelahiran.
  2. Masyarakat tidak mengetahui akan pentingnya administrasi kependudukan khususnya akta perkawinan dan akta kelahiran.
  3. Ada yang mengerti akan pentingnya memiliki akta kelahiran untuk anaknya tetapi mereka tidak mau mengurus “malas”.
  4. Biaya untuk membuat akta kelahiran terkesan mahal.
  5. Warga Dusun Surorowo mengeluhkan mengenai jarak yang jauh, bisa dikatakan Dusun yang terpencil.
  6. Masyarakat mau mengurus ketika ada kepentingan mendadak saja, seperti untuk pendaftaran masuk ke sekolah, mau menikah, kepentingan pekerjaan dan lain-lain.

2.3 Strategi aparatur Desa dalam meningkatkan kesadaran tertib administrasi kependudukan di kalangan umat Hindu

Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh aparatur Desa untuk meningkatkan kesadaran tertib administrasi kependudukan dikalangan umat Hindu, diantaranya:

  1. Sosialisasi administrasi kependudukan

Strategi pertama yang dilakukan oleh aparatur Desa Kayukebek yaitu sosialisasi administrasi kependudukan dengan nara sumber langsung dari pihak dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pasuruan yang diadakan pada bulan November 2016. Dari kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan yang dilakukan kami menilai kurang optimal, dikarenakan peserta sosialisasi hanya beberapa saja dari kalangan masyarakat dan kebanyakan dari aparatur desa sendiri, sehingga implikasi dari sosialisasi tersebut masih banyak warga yang belum mengerti akan pentingnya administrasi kependudukan.

Dari foto tersebut terlihat aparatur Desa Kayukebek dan warga sedang mengikuti kegiatan sosialisasi tentang administrasi kependudukan di balai Desa Kayukebek.

  1. Pemanfaatan sumber daya manusia (SDM)

Pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) merupakan strategi yang dilakukan oleh kepala Desa dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dengan sebaik mungkin, karena SDM disini mempunyai pengaruh terhadap kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Kemampuan dan kecakapan dari aparatur desa dibutuhkan agar pelayanan yang diberikan efektif dan efisien, sesuai dengan Jack Koteen dalam salusu (2006:104-105) bahwa memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

Adapun bentuk dari pemanfaatan SDM yang dilakukan oleh aparatur Desa diantanya dengan perombakan struktur pemerintahan Desa Kayukebek dengan kasi pelayanan beragama Hindu dalam hal ini saya menilai upaya yang dilakukan dapat optimal karena selama ini banyaknya warga umat Hindu yang kurang tertib mengenai administrasi kependudukan, tetapi disisi lain dari hasil pengamatan penulis menilai bahwa Ibu Ninik ini masih belum terlalu faham dan mengetahui secara detail mengenai administrasi kependudukan, beliau ini masih mengandalkan bapak Wagiso dan Ibu Sulipin yang sudah berpengalaman. Hal tersebut dibuktikan ketika kami wawancara mengenai administrasi kependudukan beliau selalu mengarahkan agar kami bertanya kepada bapak Wagiso dan Ibu Sulipinn yang lebih tahu “tuturnya”.

Pemanfaatan sumber daya manusia yang lain yaitu adanya pelatihan administrasi yang diberikan mahasiswa KKN Unitomo Surabaya yang diharapkan menambah pengetahuan serta kemampuan aparatur Desa, selain itu Ibu Ninik menerapkan disiplin waktu dengan hadir di kantor Balai Desa pada pukul 08.30 WIB yang datang terlebih dahulu dari aparatur Desa. Hal tersebut dibuktikan ketika kami beberapa kali ke balai desa untuk kepentingan observasi, wawancara dan lain-lain perangkat Desa yang pertama kami jumpai di Balai Desa Yaitu Ibu Ninik. Sedangkan kepala Desa beserta aparatur yang lain datangnya sekitar pukul 09.30 WIB. Bisa dikatakan beliau ini disiplin waktu.

Dari foto tersebut terlihat bahwa mahasiswa kkn unitomo memberikan pelatihan administrasi kepada aparatur desa dan BPD yang dilaksanakan di balai Desa Kayukebek pada bulan Agustus 2016.

  1. Meningkatkan kemampuan aparatur desa untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait administrasi kependudukan

Selain sosialisasi dan pemanfaatan sumber daya manusia, strategi lain yang dilakukan oleh Kepala Desa Kayukebek yakni dengan meningkatkan kemampuan aparatur desa untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait administrasi kependudukan. Dalam hal ini aparatur Desa bagi tugas, ada yang standby di kantor Balai Desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat ada juga yang bertugas bolak-balik ke Kecamatan, UPT, dan Dinas Kependudukan. Selain bertujuan untuk mengurus kepentingan administrasi kependudukan juga dimanfaatkan untuk menjalin kedekatan atau melakukan koordinasi dengan pihak terkait administrasi kependudukan.

Setiap kali kami ke kantor Desa untuk menemui bapak Wagiso dan Ibu Sulipin beliau jarang ada di Kantor Desa, aparatur desa lain mengatakan kalau Ibu Sulipin atau Bapak Wagiso ke Kecamatan atau ke UPT dan juga ke Dinas Kependudukan. Strategi yang dilakukan ini menurut kami cukup baik karena denga terciptanya koordinasi dan kerjasama dengan instansi administrasi kependudukan akan mempermudah aparatur desa dalam membantu masyarakat untuk mengurus segala hal, jika ada permasalahan dapat langsung dikonsultasikan dan juga informasi yang didapatkan ter up to date.

  1. Mendekatkan pelayanan secara langsung kepada masyarakat

Strategi selanjutnya yang dilakukan oleh aparatur Desa yaitu mendekatkan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Adapun bentuk pelayanan tersebut yaitu dengan mengadakan program masal perdusun. Secara langsung aparatur Desa terjun ke lapangan untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan jadi masyarakat tidak perlu ribet datang ke balai desa tetapi disini aparatur desa yang datang ke lingkungan warga. Diantara strategi yang lain menurut penulis strategi ini yang paling optimal, karena dengan adanya program masal perdusun ini berarti memberikan kemudahan kepada masyarakat serta terwujudnya tertib administrasi kependudukan yang menguntungkan warga serta aparat desa, dengan begitu dapat terpenuhinya data statistik administrasi kependudukan ditingkat desa.

 

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa data diatas yang berdasarkan hasil wawancara, observasi serta dokumentasi, maka dalam penelitian yang dilakukan diperoleh sebuah kesimpulan sebagai berikut:

  1. Kondisi administrasi kependudukan saat ini di kalangan umat Hindu dikatakan sudah mulai tertib, masyarakat yang dulunya tidak respon sekarang sudah mulai sadar akan pentingnya administrasi kependudukan, tetapi ada sebagian warga yang enggan mengurus, bila ada kebutuhan mendadak saja mereka baru mengurusnya, hal ini dibuktikan dengan hasil observasi dan wawancara kami di Dusun Ngaruh dan Dusun Surorowo, terutama di Dusun Surorowo yang letaknya sangat jauh dari dusun-dusun yang lain dan keseluruhan anak-anak disana langsung masuk SD, sehingga kesadaran akan kepemilikan akta kelahiran sejak lahir masih sangat minim.
  2. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan ada beberapa faktor yang menyebabkan warga umat Hindu kurang tertib administrasi kependudukan, diantaranya warga berfikir bahwa mengurus akta kelahiran itu mahal, warga lebih memilih menggunakan waktunya untuk bekerja dari pada bolak-balik mengurus administrasi kependudukan, dan warga kurang sadar akan pentingnya kepemilikan akta perkawinan dan akta kelahiran.
  3. Terdapat empat strategi yang diterapkan oleh aparatur Desa Kayukebek sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran umat Hindu terhadap pentingnya Administrasi Kependudukan. Diantara keempat strategi tersebut penulis berpendapat bahwa strategi mendekatkan pelayanan secara langsung kepada masyarakat merupakan strategi yang paling optimal, dengan bentuk progam masal perdusun yang diadakan dapat memberikan keuntungan bagi aparatur desa dan juga masyarakat, untuk aparatur desa keuntungan yang didapat warga tertib administrasi kependuduk sehingga terpenuhinya statistik kependudukan di Desa maupun di tingkat Kabupaten, bagi masyarakat dapat melengkapi administrasi kependudukan yang belum dimiliki dan tidak perlu ribet ataupun bolak-balik ke balai desa.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka penulis ingin memberikan sebuah rekomendasi untuk kemajuan kepemerintahan desa serta terwujudnya tertib administrasi kependudukan dikalangan umat Hindu, adapun saran sebagai berikut:

  1. Mengadakan sosialisasi khusus bagi umat Hindu mengenai pentingnya akta perkawinan yang diterbitkan melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten paasuruan.
  2. Terjalinnya kerjasama yang baik antara aparatur desa khususnya bagian pelayanan Administrasi Kependudukan dengan kepala adat/bapak mudin umat Hindu.
  3. Mengenai program masal perdusun menurut kami sudah baik tetapi sebaiknya menjadi program lajutan tidak hanya satu kali saja.
  4. Tersedianya sarana informasi dan komunikasi bagi warga umat Hindu mengenai administrasi kependudukan.
  5. Adanya kotak pengaduan dan keluhan dari masyarakat tentang administrasi kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

Assauri, Sofjan.  2016.  Strategi management Sustainable competitive advantages.                                                    Ed.2. Jakarta:  PT Rajagrafindo persada.

https://parisadapesisirselatan.wordpress.com/2013/03/21/pencatatan-perkawinan/ diakses pada 02 Agustus 2017 pada pukul 15.30 WIB

Miles, M., A.M. Huberman, and J. Saldana.  2014.  Qualitative data analysis A methods sourcebook.  Ed.3. America:  Sage publications.

Nazaruddin, Muhammad.  2015.  Studi tentang efektivitas pembuatan akte kelahiran di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Berau.  eJournal administrasi negara, Volume 3, nomor 1, 2015.  Mahasiswa program S1 administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas mulawarman.  285-296

Nugraha, Qudrat.  2007.  Manajemen strategis pemerintahan.  Modul 1.  Jakarta:  Universitas terbuka.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan dan Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Putra, I Gusti M.D.  2010.  Sikap tertib administrasi kependudukan masyarakat Desa Panji Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng berdasarkan UU NO 23 Tahun 2006.  Guru di SMK pariwisata triatmajaya Singaraja, ISSN 1829-5282.  162-178

Salusu.  2006.  Pengambilan keputusan strategik. Jakarta:  PT Gramedia widia sarana indonesia.

Satka, M Helmi W.  2015.  Strategi pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (studi kasus di Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang).  eJournal ilmu administrasi negara, Volume 3, nomor 4, 2015.  Mahasiswa program studi administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas mulawarman.  1863-1876

Silalahi, Erwin S.  2013.  Peran aparat pemerintah dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.  Mahasiswa universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.  1-28

Sritiana.  2015.  Partisipasi masyarakat dalam pelaporan administrasi kependudukan di Desa Teluk Bakung Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya.  Jurnal S-1 ilmu sosiatri, Volume 4 nomor 2 edisi Juni 2015.  Mahasiswa program studi ilmu sosiatri fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Tanjungpura Pontianak.  3-17

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Artikel Lengkap dapat di Download di sini