Telaah Pembangunan Ekonomi Prespektif Syariah Antara Utopis Dan Realistis

Oleh: Sukamto, MEI

Dosen Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan

Setiap kajian ekonomi tidak komprehensip tanpa menghadirkan pembahasan segi  pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan istilah yang digunakan secara bergantian dengan pertumbuhan ekonomi, kesejateraan ekonomi dan kemajuan ekonomi. Schumper mengungkapkan perbedaan yang lebih lazim antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi adalah bahwa pertumbuhan mengacu kepada negara maju sedangkan perkembangan ekonomi mengacu pada negara berkembang.

Oleh karena itu, keberlangsungan pembangunan ekonomi merupakan indikasi dari kemajuan dan kemunduran suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa model pembangunan ekonomi adalah sebuah proses yang terus menerus yang menyebabkan pendapatan per kapita meningkat. Terdapat 3 elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi secara umum:

  1. Pembangunan ekonomi harus diukur dengan kenaikan pendapatan nasional riil dalam jangka panjang. Pendapatan nasional riil adalah output barang-barang jadi dan jasa di suatu negara secara riil bukan fiktif.
  2. Kenaikan pendapatan riil per kapita dalam jangka panjang. Hal ini memungkinkan bahwa perkembangan ekonomi pada tingkat pendapatan riil harus lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Peningkatan pendapatan per kapita mungkin tidak menaikkan standar hidup riil penduduk, karena bisa saja terjadi pendapatan per kapita tinggi namun konsumsi perkapita merosot yang berakibat pada disekuilibrium permintaan dan penarawan secara nasional.
  3. Meminimalkan ketimpangan dalam distribusi barang dan jasa. Fakta yang sering terjadi adalah pada saat pendapatan per kapita tinggi justru kesenjangan juga tinggi. Perkembangan ekonomi pada hakekatnya merupakan wujud perbaikan terhadap kesejahteraan material terus-menerus dalam jangka panjang guna menjamin keadilan distribusi barang dan jasa sehingga kesenjangan dapat berkurang.

Akibat dari fenomena diatas adalah senantiasa mendasarkan pondasi pembangunan ekonomi berpijak pada pertumbuhan (growth). Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik apabila GNB riil negara tersebut meningkat. Hal ini dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur perkembangan ekonomi. Indonesia termasuk negara yang juga menggunakan teori ini untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Mengakhiri tahun 2016, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,94% yoy di kuartal 4, lebih rendah daripada pertumbuhan pada kuartal 4 2015 sebesar 5,04% yoy. Akibatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2016 mencapai 5,02% yoy, yang lebih tinggi daripada tahun 2015 sebesar 4,88% yoy. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi menembus 5% di kuartal 2 dan 3 sebesar masing-masing 5,18% yoy dan 5,02% yoy. Pendapatan per kapita Indonesia juga mengalami perbaikan di tahun 2016 menjadi US$3.605,06, setelah turun di tahun 2015 ke level 3.374,49.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) akhir 2016 sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dari konsumsi, terutama konsumsi rumah tangga yang pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,01% yoy. Pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami perlambatan sebesar 0,15% yoy akibat restrukturisasi APBN terkait penghematan belanja pemerintah. Secara keseluruhan, pertumbuhan Konsumsi relatif stabil akibat rendahnya inflasi yang berpengaruh positif terhadap daya beli masyarakat. Pertumbuhan Investasi mengalami koreksi dari 5,01% yoy di 2015 menjadi 4,48% yoy di 2016 akibat meningkatnya ketidakpastian global yang terutama berasal dari Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Kombinasi antara perbaikan ekonomi AS dan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden ke-45 AS mendorong penguatan dolar AS yang berujung pada keluarnya dana-dana asing dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Sementara proses rebalancing ekonomi Tiongkok menyebabkan pertumbuhan ekonominya terus turun, sehingga mengurangi peranannya sebagai motor pertumbuhan ekonomi dunia.

Hal ini tidak terlepas dari faktor global yang terutama terkait dengan perbaikan harga komoditas dan juga faktor dari dalam negeri yang terdorong oleh adanya perubahan kebijakan struktural pemerintah. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, namun demikian pertanyaaan apakah hal ini sudah dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan? Karena bagaimanapun fakta kemiskinan di Indonesia masih menduduki peringkat paling tinggi di dunia. Menurut majalah bisnis ternama AS, Global Finance, baru saja merilis peringkat 182 negara di dunia berdasarkan tingkat produk domestik bruto (PDB) per kapita. Dari negara yang paling miskin hingga negara yang paling kaya sejagat. Berdasarkan data ranking 182 negara tersebut, Indonesia berada di urutan ke 122 dengan PDB per kapita US$4.380 atau Rp39,4 juta per tahun. Berada tak jauh dari posisi Indonesia, adalah Fiji di posisi 121, Honduras (123), Irak (124) dan Mongolia (126).

Atas dasar kerangka inilah Umar Chapra menawarkan konsep pembangunan ekonomi dalam bingkai syariah kepada negara-nagara berpenduduk muslim. Menurutnya pembangunan materi sekalipun dengan slogan menegakkan keadilan dan memberantas kemiskinan adalah  tidak mungkin wujud tanpa adanya pembanguan moral. Rasionalitas dari pendapat ini adalah bahwa pembangunan dengan keadilan menghendaki adanya penggunaan sumber daya-sumber daya adil dsan efisien dan keduanya, tidak mungkin dapat didefinisikan atau diaktualisasikan tanpa adanya injeksi dimensi moral ke dalam dunia perekonomian.

Filter moral menjadi isu central dalam pembangunan ekonomi syariah yakni untuk menghindari alokasi sumber-sumber daya yang kurang esensial, efisien dan merata dilihat dari sudut pencapaian-pencapaian sosial. Sebagai contoh misalnya larangan terhadap penggunaan sumber-sumber daya untuk aktivitas-aktivitas yang secara moral dilarang, aktivitas yang hanya akan membunuh atau membahayakan manusia, binatang atau tanaman dan ekosistem lingkungan, baik sekarang maupun yang akan datang sehingga akan mereduksi kesejahteraan. Filter ini secara gradual akan menciptakan iklim kehidupan lebih bersahaja, dan tidak mengizinkan gaya ekstravagansa penggunaan sumber-sumber daya untuk kebanggan diri atau konsumsi yang tidak bermanfaat, konsumsi-konsumsi yang sebenarnya tidak membedakan secara riil kesejahteraan manusia. Filter moral ini juga tidak mengizinkan perusakan atau penggunaan yang berlebihan terhadap sumber-sumber daya yang berdampak pada eksploitasi alam dan menaikkan harga dengan semena-mena dengan memberantas segala jenis mavia perdagangan. Dengan demikian, filter moral dalam kerangka pembangunan ekonomi syariah lebih memoderatkan dan memanusiakan pengaruh yang diciptakan oleh kekayaan, kekuasaan dan berbagai lembaga financial dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber daya dalam rangka terciptanya alokasi yang efektif, efesien dan adil.