PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR DESA DI YUDHARTA

Saat ini terjadi ledakan kebutuhan standarisasi kualifikasi para aparatur desa khususnya Sekretaris Desa sebesar ± 67.000 orang untuk ditingkatkan kompetensinya (Ditjen PMD, 2010). Kondisi ini dialami oleh seluruh Pemerintah Kabupaten di Indonesia, termasuk Kabupaten Pasuruan. Saat ini terdapat ± 341 desa di wilayah Kabupaten Pasuruan, yang berarti ada ± 341 orang Sekdes di wilayah Kabupaten ini. Kebutuhan peningkatan kompetensi ini belum termasuk para pejabat pemerintah setingkat kecamatan dan kelurahan yang TUPOKSInya tidak berbeda jauh dengan urusan pemerintahan desa. Lebih spesifiknya, besarnya jumlah aparatur Sekdes di Kabupaten ini belum termasuk para pegawai desa yang disebut Kepala Urusan (KAUR) yang rata-rata berjumlah 3 orang pegawai dan para pegawai di lingkungan Kecamatan yang membidangi urusan pedesaan tersebut. Sehingga bila dihitung secara kasar, besarnya jumlah para pegawai yang menjalankan roda pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Pasuruan ini maka dapat disebut berjumlah tidak akan kurang dari 1000 orang aparatur yang ada di tingkat kecamatan dan desa, yang relevan berpotensi ditingkatan kompetensinya.

Tuntutan kebutuhan akan peningkatan kompetensi khususnya para Sekdes ini terjadi sebagai akibat dari pergeseran status kepegawaian dari para aparatur Sekretaris Desa tersebut yang berubah menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan PP No 45/Th 2007. Sejauh ini upaya intervensi pemerintah pusat terhadap para Sekdes melalui program-program Diklat untuk maksud standarisasi ataupun peningkatan kompetensi masih sangat terbatas. Persoalan utama yang dihadapi pemerintah pusat ataupun Pemprov sekalipun dalam kesulitan upaya peningkatan kompetensi para Sekdes ini tidak saja disebabkan oleh terbatasnya dana pengembangan SDM yang ada, tetapi juga adalah disebabkan oleh belum dimilikinya sistem pengelolaan dan pengembangan SDM aparatur desa khususnya Sekdes yang komprehensif, baik oleh pemerintah pusat maupun Pemprov­pemprov termasuk Pemkab-pemkab secara keseluruhan. Sangat tidak mudah mengurai permasalahan pembinaan aparatur desa ini khususnya para Sekdes. Persoalan anggaran pegawai, kultural, pendidikan, manajemen kepegawaian, dan bahkan persoalan strategis-politis semuanya berkonstribusi terhadap kompleksitas penyelesaian permasalahan pembinaan aparatur desa ini. Akan tetapi sekalipun kompleks dan banyaknya permasalahan yang terkait dengan pembinaan aparatur desa khususnya Sekdes ini, yang telah pasti adalah bahwa para Sekdes tersebut adalah PNS, mereka adalah ujung tombak birokrasi, mereka secara geografis berdomisili di daerah yang remote/jauh dari perkotaan bahkan terisolir, mereka memiliki latar belakang pendidikan yang sangat beragam (SD/SMP: 11%, SMA: 67%, SM/S1: 4%, Lain-lain 12%, Sumber Ditjen PMD, 2010), mereka belum mengenal ilmu dan keterampilan mengelola desa sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, mereka belum banyak disentuh melalui program-program peningkatan kompetensi, upaya peningkatan kompetensi melalui program-program Diklat secara konvensional sangat membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang panjang, mereka dalam kurun waktu minimal 5 (lima) tahun sejak pengangkatan diwajibkan meningkatkan kemampuan diri setingkat sarjana tanpa boleh pindah posisi jabatan, dan pemerintahan desa dalam era RUU Desa yang baru ditempatkan pada posisi yang sangat penting dalam sistem birokrasi di Indonesia.

Sehubungan dengan kondisi riil kebutuhan akan kompetensi para aparatur desa khususnya Sekdes tersebut di atas, Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang merupakan salah satu program studi di Universitas Yudharta Pasuruan membuka program khusus bagi aparatur desa sebagai bentuk partisipasi Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kompetensi para aparatur desa tersebut. Program ini telah dirancang sesuai kebutuhan para aparatur desa, berkesinambungan, dan sangat fleksibel dalam menempuhnya.