Seminar Nasional Arah Kebijakan Ekonomi Ketuhanan, Sebagai Jawaban Atas Tantangan Perekonomian Indonesia

Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Yudharta Pasuruan hari ini sukses mengadakan Seminar Nasional Arah Kebijakan Ekonomi Ketuhanan, Sebagai Jawaban Atas Tantangan Perekonomian Indonesia. Yang diadalah di Aula Pancasila Universitas Yudharta Pasuruan, yang dihadiri 700 mahasiswa se Indonesia.

Acara yang bekerjasama dengan beberapa organisasi profesi ini (Himaesy, Fossei, IAEI, UNAIR, IAIN Tulungagung, Univ. Yudharta, Mikro Bank Syariah) sangat di dukung oleh Dekan Fakultas Agama Islam, pasalnya acara ini sebagai jawaban bahwa keberadaan Ekonomi Syariah harus terus ditingkatkan, supaya pemerataan kesejahteraan nasional bisa terealisasi melalui kacamata ekonomi rabbani atau ekonomi syariah. “Acara ini sangat bagus, sehingga keberadaan ekonomi syariah harap semakin pesat” ujar Dekan FAI.

Sukamto, MEI (Praktisi Ekonomi Syariah Pasuruan) menerangkan Negara memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi. Peran itu diwujudkan dalam dua hal pokok, yaitu, kewenangan negara untuk mengusai sumber ekonomi, Di setiap Negara mempunyai sistem yang berbeda-beda untuk mengukur pertumbuhan dan mensejahterakan perekonomian Negara. Dalam kesejahteraan ekonomi terdapat sebuah pengukuran kemakmuran di setiap Negara, misalnya pendapatan per kapita sebuah Negara sebagai pengukur kemakmuran. Pendapatan suatu Negara atau disebut juga pendapatan nasional dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu (biasanya satu tahun). Adapun itu terdapat indicator untuk mengukur pertumbuhan suatu Negara dengan cara mengukur pendapatan perkapita.

Rokhmat Subagyo, M.E.I (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung) dalam sesi tanya jawab menegaskan bahwa Pemerintah menerapkan beberapa strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan di tahun 2018. Hal tersebut dicapai melalui tiga langkah yakni optimalisasi pendapatan negara dengan menjaga iklim investasi, efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas. Serta, mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif dan berkelanjutan.Pada sisi belanja, pemerintah akan meningkatkan kualitas belanja. Alokasi belanja barang didorong lebih efisien dan kualitas belanja modal ditingkatkan agar lebih produktif. Sementara, untuk mendorong pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi, pemerintah mengembangkan sektor unggulan seperti dukungan untuk mewujudkan ketahanan energi, ketahanan pangan, kemaritiman, pariwisata, dan industri.

Dr Imron Mawardi (Dosen Ekonomi Syariah UNAIR dan pengamat perbankan syariah), terdapat puluhan fintech yang akan dan sudah beroperasi di Indonesia. Jenisnya juga beragam, di antaranya peer to peer dan crowd founding. “Kenyataan ini tidak bisa dihindari karena tren perbankan semua mengarah ke cashless dan fintech menjadi solusi bagi perbankan. PayTren, bisa masuk menjadi salah satu fintech dan sudah mendapatkan sertifikasi syariah dari MUI. Ini sudah kuat dari sisi legalitas dan keamanan,” kata Dr Imron dalam Seminar Ekonomi Syariah. Dalam sesi tanya jawab beliau juga menegaskan tentang regulasi pemerintah sulit bagi perbankan syariah untuk memperbesar market share. Harusnya, pemerintah mengeluarkan regulasi yang bersifat top down untuk mendukung pengembangan perbankan syariah. Ia pun mencontohkan kondisi di negara tetangga, Malaysia yang market share perbankan syariahnya bisa mencapai 26 persen. Di Malaysia, nasabah yang ingin membuka rekening kali pertama ditawari langsung ditawari untuk membuka rekening syariah. ”Beda dengan di Indonesia, konvensional dulu yang diutamakan. Kalau nasabahnya tanya mengenai produk syariah, baru dijelaskan,”